Monev tersebut mengacu pada jadwal tahapan Pilkades Serentak 2026 yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinpermasdes. Pemungutan dan penghitungan suara dijadwalkan berlangsung pada 9 November 2026.
Selain memastikan kesiapan teknis, pemerintah kecamatan turut mengingatkan para calon dan seluruh pihak yang terlibat agar tidak melakukan pelanggaran selama tahapan berlangsung. Salah satu yang menjadi perhatian adalah praktik politik uang atau money politics untuk memengaruhi pilihan masyarakat.
Arra menegaskan, setiap calon harus memahami bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pilkades dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Ketentuan terbaru mengenai pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Pemalang dituangkan dalam Perda Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2026, sebagai perubahan keempat atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Larangan politik uang juga menjadi bagian yang harus dipatuhi seluruh peserta. Pemberian atau janji uang maupun materi tertentu dengan maksud memengaruhi pemilih dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.